Menu

Mode Gelap
Dokumen Investasi PT Energi SPRH Viral di Media Sosial, Perusahaan Beri Tanggapan Direktur PT Energi SPRH Resmi Laporkan PT Miderpa ke Polda Riau Terkait Investasi Rp6,3 Miliar Terima Mandat, Persatuan Hijau Riau Rokan Hilir (PeHR-Rohil) Siap Mensukseskan Green policing dan mendukung Kapolda Riau Memberantas Narkoba Di Rokan Hilir Polres Kepulauan Meranti Gagalkan Peredaran 27 Kg Sabu Jaringan Internasional, Dua Kurir Ditangkap di Perairan Selat Akar PB HMI MPO KELUARKAN SK MUSDA ULANG, MOHD ILHAM : PRESEDEN BURUK SEPANJANG SEJARAH PENGURUS PB HMI MPO Polsek Tebing Tinggi Beraksi Berhasil Sikat Pengedar Sabu 18,87 Gram

Berita

Ratusan Pekerja Minta Walikota Kaji Ulang Terkait Pembayaran Yang Dilakukan LPS

badge-check


					Ilustrasi net. Perbesar

Ilustrasi net.

METROPOS.CO | PEKANBARU — Seratus lebih para pekerja pengangkut sampah yang tergabung dalam Lembaga Pengelola Sampah (LPS) beberapa Kecamatan di Kota Pekanbaru melakukan aksi damai terkait pembayaran pengangkutan sampah yang dianggap tidak sesuai di depan transdipo zona I dan III yang berlokasi di Jalan lintas Siak II, Palas, Minggu (31/8/25).

Hal ini dilakukan karena sistem pembayaran pengangkutan sampah LPS yang dinilai tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan setiap harinya.

Rahman, pekerja pengangkut sampah sekaligus kordinator Komunitas Kebersihan Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa, mereka merasa pembayaran yang mereka dapat selama dua bulan tidak sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan setiap harinya untuk mengangkut sampah perumahan.

“Kami bersedia membayar retribusi sampah untuk menambah PDA Kota Pekanbaru, tapi tidak seperti ini, yang malah membuat kami merasa dirugikan,” ujar Yuliana, ketika ditemui dilapangan transipo Palas, minggu (31/8/25).

Selain itu, Rahman menjelaskan sistem hitungan dalam pembayaran upah pengangkutan sampah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan sehari-harinya.

Dikesempatan yang sama, Yuliana menambahkan, ketika kami mencoba berkomunikasi dan berdiskusi dengan Dinas terkait, tapi menghasilkan jawaban yang tidak memuaskan.

“Kami sudah menyerahkan kepada LPS, jadi ini program walikota,” ucap Yuliana menirukan keterangan Kadis DLHK kota Pekanbaru.

Yuliana menambahkan, kekecewaan ia dan teman-teman terkait sistem hitung-hitungan LPS dalam pembayaran pengangkutan sampah sebahagian yang hanya dibayar dengan harga Rp. 9.000 per rumah.

“Untuk pak Kadis, terutama pak Walikota tolonglah dengar suara dan pendapat kami sebagai pekerja pengangkut sampah yang sudah bekerja selama tahunan, belasan bahkan puluhan tahun,” harap Yuliana.

Anggota dewan komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi ketika dimintai tanggapan terkait aksi damai yang dilakukan oleh ratusan para pekerja pengangkut sampah, menyarankan agar kordinator Komunitas Kebersihan atau pengangkut sampah kota Pekanbaru dapat mendatangi kantor DPRD dan menemui Fraksi PDI.

“Biar tau apa yang menjadi akar permasalahannya, kita terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terutama para pekerja pengangkut sampah yang ada di Pekanbaru,” jelas Zulkardi, melalui pesan singkat, minggu (31/8/25).(red)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Polres Kepulauan Meranti Gagalkan Peredaran 27 Kg Sabu Jaringan Internasional, Dua Kurir Ditangkap di Perairan Selat Akar

28 April 2026 - 08:55

PB HMI MPO KELUARKAN SK MUSDA ULANG, MOHD ILHAM : PRESEDEN BURUK SEPANJANG SEJARAH PENGURUS PB HMI MPO

26 April 2026 - 13:23

Di Duga Tidak Mengantongi Izin Yang Lengkap, Mohd Ilham : Kami Minta APH Tindak Tegas Galangan Kapal Milik Asiong Dan Aseng.

20 April 2026 - 09:30

Berjung Kekerasan Polsek Tebing Tinggi Respon Cepat Amankan Pelaku KDRT 

20 April 2026 - 02:56

Ketiadaan Papan Plang di lokasi Galangan Kapal, Kuat dugaan Ketidaklengakapan Legalitas.

19 April 2026 - 10:25

Trending di Berita