Kepulauan Meranti – Musda HMI Badko Sumatera Bagian Tengah dah Utara ( SUMBAGTERA ) yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 17 Oktober 2025 dinilai cacat konstitusi, namun tidak ada alasan yang jelas dimana inkonstitusional nya Musda tersebut.
Mohd Ilham selaku tuan rumah mengungkapkan rasa kekecewaan, setelah sekian lama musda telah selesai dan SK Formatur tidak juga di turunkan oleh PB, kini PB malah mengeluarkan SK terbaru terkait musda ulang.
“Kami kecewa atas sikap PB HMI MPO yang tidak jelas, kami selaku tuan rumah benar benar kecewa terhadap Surat Keputusan ( SK ) yang dikeluarkan oleh PB untuk dilakukan musda ulang. Kami sangat keberatan dengan keputusan PB, karena setelah sekian bulan baru sekarang pulak PB meninjau hasil musda. Ada apa sebenarnya ?
Ilham menyampaikan, bahwa hasil musda pada waktu itu sudah di sepakati oleh 9 Cabang se Sumbagtera, dan hasil keputusan keputusan semuanya di ambil di dalam forum.
“Keputusan keputusan yang diambil semua nya atas kesepakatan bersama, mengapa hari ini ada yang mengatakan bahwa hasil musda tidak sah ? saya kira musda yang telah kita laksanakan sudah sesuai dengan konstitusi HMI”
Ilham menuturkan, bahwa keluarnya hasil musda ulang tersebut tak lepas dari syarat kepentingan, bahwa nama nama yang masuk dalam formature pada saat musda adalah orang orang yang tidak disenangi oleh senior senior yang berada di PB, oleh karena itu PB bersikeras untuk melakukan musda ulang.
“PB harusnya tidak lagi mengurusi dinamika dinamika di tingkat badko, terlalu rendah mainan PB kalau seperti itu. Sikap PB hari ini sangat menggambarkan bahwa tak ada sikap besar dan saling membesarkan, masalah personal yang di tunjukkan. Kalau hari ini PB tidak suka dengan hasil musda yang dilakukan di Meranti maka silahkan PB tunjuk langsung saja siapa siapa saja yang boleh menjadi ketua badko. Jadi kita tidak perlu berdinamika, kita tidak perlu menghabiskan anggaran untuk melaksanakan musda, cukup dengan rekomendasi yang di keluarkan oleh PB saja”
Hari ini PB telah mengangkangi hasil musda di Meranti, yang mana musda merupakan pengambilan keputusan tertinggi di level Badko. Sejarah ini akan menjadi preseden buruk sepanjang sejarah kepengurusan HMI. Saya ingin menyampaikan PB jangan seperti partai politik yang menjadi ketua harus mendapat restu dari pimpinan tertinggi, tutup Ilham.
