Metropos.co | Rohil – Dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih, Gerakan Pemuda Masyarakat (GPM) Rokan Hilir kali ini menyoroti dugaan tindak pidana pungli yang terjadi di tubuh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kls IV Bagansiapiapi.
yang mana dalam keterangannya Fani selaku ketua GPM Rokan Hilir mengatakan kalau dirinya mendapatkan aduan masyarakat terkait pungutan dalam pembuatan Pas Kecil dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai KSOP Kls IV Bagansiapiapi.
Aduannya ini dikatakan fani setelah dirinya dan rekan rekan melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Rokan Hilir terkait dengan kelangkaan minyak Bio Solar di SPBU milik BUMD PT.SPRH Rokan Hilir yang beroperasi di batu 4 Bagansiapiapi.
“Jadi selesai saya aksi kemaren kita juga sempat melakukan tindak lanjut baik ke perikanan dan ke SPBU milik daerah yang berada di batu 4. Untuk mempertanyakan solusi dari kelangkaan minyak yang saat ini membuat masyarakat sulit untuk melaut”
Tidak hanya aduan terkait tentang kelangkaan minyak, beragam modus permainan dalam penerbitan surat rekom pun menjadi keluhan masyarakat, sama hal nya seperti dalam pembuatan pas kecil yang berbayar di Syahbandar Bagansiapiapi.
Selain itu ada juga dugaan pungutan yang dilakukan oknum Syahbandar Bagansiapiapi dalam pembuatan surat izin berlayar bagi pelaku usaha kapal ekspor impor, tidak tanggung tanggung informasinya diduga mencapai jutaan persurat.
Maka berangkat dari keluhan masyarakat ini, kami meminta kepada Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Wilayah Riau untuk menindak tegas dugaan pungli yang terjadi di KSOP Kls IV Bagansiapiapi dan kalau perlu mencopot Kapala KSOP Kls IV Bagansiapiapi, Karana tidak menutup kemungkinan bahwa kepala nya ikut menikmati hasil pungli tersebut. Pungkasnya (RED/MH)
