METROPOS.CO | Pekanbaru – Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki Gedung DPRD Kota Pekanbaru bilangan Jalan Sudirman Pekanbaru, di gelar rapat paripurna ke – 6 masa persidangan III DPRD Kota Pekanbaru dalam bahasan Penyampaian Ranperda Kota Pekanbaru Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 pada Senin (24/7/2023).
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Ir Nofrizal MM dari Fraksi PAN, didampingi dengan Wakil Ketua DPRD Ginda Burnama ST MT dari Fraksi Gerindra, Pj Wali Kota Muflihun diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution menyampaikan gambaran umum laporan keuangan Pemko Pekanbaru, yang telah di audit BPK RI terhadap realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.
Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan daerah dalam tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 2,56 triliun. Hal ini terealisasikan sesuai kondisi di lapangan pendapatan daerah sesuai target realisasinya. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 ini, nantinya sebagai syarat untuk menyampaikan APBD Perubahan, di tahun anggaran 2023.
“Selanjutnya, pada kesempatan ini dapat pula kami sampaikan, bahwa untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2022, Pemko Pekanbaru meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Riau. Pencapaian opini WTP ini juga merupakan buah dari kerja keras, kerja tuntas dan kerja berkualitas kita semua dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. kita tentunya berharap, semoga apa yang telah kita raih, dapat terus kita pertahankan,” jelas Pj.Walikota Pekanbaru.
“Kami juga menyadari, bahwa masih banyak hal yang harus kita benahi dan kita kerjakan bersama kedepannya, untuk itu, mari kita terus bahu membahu, menjalin kekompakan dan harmonisasi dalam membangun daerah yang kita cintai ini menuju Kota Pekanbaru Tumbuh dan Bergerak,” imbuhnya.
Pimpinan Rapat Paripurna Wakil Ketua DPRD Ir Nofrizal MM menegaskan, bahwa DPRD Pekanbaru akan segera membahas Ranperda ini, sesuai dengan tahapan pembahasannya.
“Yang jelas, secepatnya kita bahas hingga nanti bisa diterima semua anggota DPRD. Kita tetap on the track, Sebab, ini merupakan pijakan awal dari pembahasan R-APBD 2024. Jika LKPj bermasalah, maka tak bisa dilanjutkan pembahasan R-APBD 2024,” tutup Nofrizal.
Tampak hadir dalam agenda rapat paripurna ini Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Anggota Dprd Pekanbaru, beserta Forkopimda dan undangan lainnya.
Laporan : Nita Hasan Jaya
Editor : Ferizal
