METROPOS.CO | MERANTI — Dalam momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kepulauan Meranti menyampaikan apresiasi terhadap langkah tanggap Pemerintah Daerah yang untuk pertama kalinya menunjukkan komitmen konkret dalam penanganan krisis sampah yang selama ini menjadi persoalan menahun di wilayah pesisir tersebut.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin, turun langsung ke lapangan untuk memantau persoalan sampah dan menyampaikan komitmen untuk menjadikannya sebagai prioritas kerja. Sikap ini dinilai sebagai angin segar di tengah stagnasi kebijakan lingkungan di daerah.
“Kami mengapresiasi keberanian dan inisiatif Pak Wakil Bupati yang akhirnya bersuara lantang soal sampah. Ini bukan persoalan sepele. Sudah terlalu lama sampah menjadi masalah yang dibiarkan menumpuk tanpa solusi terukur,” ujar Mohd Ilham, Ketua Umum HMI Cabang Kepulauan Meranti, kepada media, Kamis (07/06/2025).
Menurut Ilham, langkah Pemerintah Daerah patut diapresiasi, tetapi perlu dikawal secara kritis. Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut jangan berhenti sebagai bagian dari euforia seratus hari kerja atau agenda simbolis menjelang tahun politik.
“Kami berharap ini bukan sekadar pencitraan jangka pendek. Pemerintah harus menyusun kebijakan yang menyeluruh dan sistemik dari edukasi masyarakat, pengelolaan teknis, hingga distribusi anggaran. Kalau tidak, ini akan jadi bom waktu,” tegas Ilham.
Selama bertahun-tahun, Kepulauan Meranti bergelut dengan persoalan sampah akibat lemahnya infrastruktur pengelolaan dan rendahnya kesadaran kolektif masyarakat. Hingga kini, belum ada skema konkret terkait pengolahan : apakah akan didaur ulang, diolah menjadi energi alternatif, atau dikirim ke pusat pemrosesan akhir.
HMI menilai pemerintah daerah perlu menyusun roadmap pengelolaan sampah yang realistis dan terukur, termasuk melibatkan perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi kepemudaan. Kolaborasi lintas sektor dianggap sebagai kunci agar Meranti tak lagi tertinggal dalam isu lingkungan.
“Kami siap mengawal, memberi masukan, bahkan turun langsung ke masyarakat untuk kampanye edukasi lingkungan. Tapi semua ini harus dimulai dari political will yang kuat di level pemerintah daerah,” tambah Ilham.
Ia juga mengingatkan bahwa jika tidak ditangani dari sekarang, persoalan sampah dapat menimbulkan dampak ekologis dan kesehatan yang serius bagi warga. Wabah penyakit, pencemaran air, hingga rusaknya kawasan wisata laut adalah konsekuensi yang sudah mulai terasa.
Bagi HMI, pernyataan dan langkah awal Wakil Bupati Muzamil merupakan titik pijak penting. Namun upaya ini harus diikuti dengan kebijakan teknis, regulasi yang adil, serta pengawasan yang ketat agar benar-benar membawa perubahan.
“Meranti bisa jadi kabupaten percontohan pengelolaan sampah di Riau, tapi itu hanya bisa tercapai jika semua pihak mau bekerja sama dan bekerja keras,” tutup Ilham.
Reporter: Dwi Kalek
