Wabup Solok H. Candra Lebih Pilih Influencer, Sebagai Strategi Yang Tepat Publikasi Daerah
Bupati Solok, H. Candra, menggandeng influencer dalam strategi komunikasi pemerintah daerah menuai kritik. Kebijakan yang menyingkirkan 74 perusahaan pers media online dari kontrak kerjasama dengan Dinas Kominfo dinilai sebagai langkah yang kurang adil bagi dunia jurnalistik lokal.
Kebijakan tersebut bermula dari arahan Wabup Candra agar Dinas Kominfo hanya mengontrak media yang telah terverifikasi Dewan Pers. Akibatnya, puluhan media online yang selama ini berkontribusi dalam menyampaikan informasi daerah kini ditinggalkan tanpa ruang untuk tetap berpartisipasi. Ironisnya, di saat media-media online ini terpinggirkan, Wabup justru memberikan panggung lebih besar kepada para influencer.
Dalam acara buka bersama yang digelar di rumah dinasnya, Candra menegaskan bahwa kehadiran influencer dapat membantu mempromosikan potensi Kabupaten Solok. Namun, di tengah bulan Ramadan ini, pemerintah daerah belum sekalipun mengundang wartawan untuk menjalin silaturahmi, menunjukkan ketimpangan dalam pendekatan komunikasi mereka.
“Influencer memang memiliki pengaruh besar di era digital, tetapi apakah mereka dapat menggantikan peran media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial?” kritik salah satu jurnalis lokal yang enggan disebutkan namanya.
Keputusan ini juga dinilai berpotensi menciptakan monopoli informasi yang lebih mengedepankan citra dibandingkan fakta kritis di lapangan. Media online, yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi yang objektif, kini justru tersingkirkan demi kepentingan citra digital semata.
Sebagai pejabat publik, Wabup Candra diharapkan dapat lebih adil dalam membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk media online yang selama ini turut berkontribusi dalam transparansi informasi pemerintahan. Mengutamakan influencer tanpa memperhatikan media lokal berisiko mengurangi independensi informasi yang diterima masyarakat.,(ASS-01).
